IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA DI KABUPATEN BEKASI

M. Yunus; Sherly Mutia Ivanka

doi:10.35817/publicuho.v7i1.357

##article.authors##

M. Yunus Universitas Islam ‘45 Bekasi
Sherly Mutia Ivanka Universitas Islam ‘45 Bekasi

##semicolon##

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.357

##semicolon##

Implementation##common.commaListSeparator## Job competence##common.commaListSeparator## Public policy##common.commaListSeparator## Presidential decree##common.commaListSeparator## Pre-Employment Card

##article.abstract##

This research explores the implementation of the Pre-Employment Card Program in Bekasi Regency based on Presidential Regulation No. 76 of 2020. The implementation of the pre-employment card program has experienced various problems, including failing to register, failing to participate because the quota has been met, failing to connect to an account, problems in training such as certification that is difficult to issue, and finally funds that fail to be disbursed. The research objectives are to analyze the implementation of the regulation, identify inhibiting factors, and evaluate community perceptions. The qualitative research method with case studies involved observation and in-depth interviews. The results of this study indicate that the Implementation of the Pre-Employment Card Program in Bekasi Regency has been running quite well but there are still obstacles to the Population Identification Number when registering and also there are still many people in Bekasi Regency who are unfamiliar with technology or social media. The public perception of the pre-employment card program is a program that provides free training, certificates, and incentives. The pre-employment card program is very useful and helps the community because it is a program that is devoted to increasing community competence or skills. Due to the covid-19 pandemic, the government provided incentive funds to the community of 600 thousand per person after completing all training.

##submission.citations##

Andrea Lidwina (9/4/2020, 12.32 WIB) Manfaat Kartu Prakerja Ditambah Jadi Rp 3,5 Juta per orang. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/ datapublish/2020/04/09/akibat-corona-manfaat-kartu-prakerja- jadi-rp-355-juta-per-orang

Arifin AS, Fuady Ikhsan, dan Kuswarno E (2017) Analisis fa ktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap keberadaan perda Syariah Di Kota Serang.

Choeri, I., & Niam, M. Z. (2017). Praktik Transaksi Jual Beli Online “Meubel” Dalam Tinjauan Hukum Islam. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 4(2), 176-188.

CNN Indonesia (Senin, 06/04/2020 17:52 WIB) Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pencairan Uang Kartu Prakerja diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ ekonomi/20200406171417-532-490891/sri-mulyani-terbitkan-aturanpencairan- uang-kartu-prakerja

Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 97315.

Hayat (2018) Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Irwanto, (2002) Psikologi Umum, Jakarta: PT. Prehalindo. Hal 71.

Herdiana, D. (2020). Pengawasan Kolaboratif Dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Terdampak Covid-19. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 3(2), 85-99.

KOMPAS.com Dandy Bayu Bramasta (04/11/2020 15:30 WIB) Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Ditutup Hari Ini diakses dari https://www.kompas.com/tren/r ead/2020/11/04/073000165/pe ndaftaran-kartu-prakerja- gelombang-11-ditutup-hari-ini- simak-cara?page=all

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho, 5(3), 626–642. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18

M. Rizka (Rabu, 15 April 2020, 07.47) Pendaftar Program Kartu Prakerja di Bekasi Di fasilitasi Pemkab. Diakses dari https://jabarnews.com/read/840 59/pendaftar-program-kartu- prakerja-di-bekasi-difasilitasi- pemkab/1

Moleong Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 320

Moleong, Lexy J. (2004) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 49

Muhammad Sabiq Baliyah (2021). Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al- Mashlahah. (Al-Balad: Journal of Constitutional Law), Volume 3 Nomor 2

Murti, A. C., & Pinem, A. P. R. (2020). Perancangan Sistem Pemetaan Bantuan Sosial Berbasis Web Responsive. Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS), 1(2), 49-54.

Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis di Kota Medan. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 4(2), 105-119.

Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy, 10(3), 234–252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 76 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja

Predianto, T., & Khoirurrosyidin, K. (2020). Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Pemberdayaan di Masa Pandemi Covid-19. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 3(2), 115-127.

Raco (2018) Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT. Grasindo

Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. JURNAL PKN (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara), 2(1), 90-102.

Riant Nugroho (2011) Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 57-60 dan 77-82,

Riant Nugroho (2016) Kebijakan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 10

Riska Alika (1 April 2020, 12:34) Anggaran Kartu Prakerja Naik jadi Rp 20 Triliun, per Orang Rp 3,5 Juta diakses dari https://katadata.co.id/agungjat miko/finansial/5e9a41f777389/ anggaran-kartu-prakerja-naik- jadi-rp-20-triliun-per-orang-rp- 35-juta

Riska Alika (21 April 2020, 13:46) Pemerintah: Kartu Prakerja Jadi Bansos selama Pandemi Corona diakses dari https://katadata.co.id/febrinaisk ana/berita /5e9eb222d15ed/pemerintah-kartu-prakerja-jadi-bansos-selama-pandemicorona

Ristiyanti Prasetijo, John J.O.I Ihalauw (2005) Perilaku Konsumen. Yogyakarta: Andi. Hal 69

Robert Kreitner Angelo Kinicki (2003:67) Perilaku Organisasi Organizational Behavior. Jakarta Salemba Empat

Ruangguru (Sep 15, 2020) Program Kartu Prakerja, Sebenarnya untuk Siapa, sih? Diakses dari https://blog.ruangguru.com/pro gram-kartu-prakerja- sebenarnya-untuk-siapa-sih

Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara, 5(4), 6737-6750.

Simbolon, M. (2007). PERSEPSI DAN KEPRIBADIAN. Jurnal Ekonomis, 1(1), 52-66.

Siregar, A. P., & Oktaviana, N. (2020). Realokasi Kartu Pra Kerja Dalam Mendukung Intensifikasi Sektor Pertanian. Agrisaintifika: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, 4(1), 1-13.

Sugiono, (2012) Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Hal. 270

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

Wijayanti, R. I., & Humardhiana, A. (2020). Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy. Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 109-122.

Wildan Rahmansyah (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Jurnal PKN STAN, 2(1).

Yudiatmaja, Wahyu Eko (2016) Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.