ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT

Authors

  • Wina Stephani Universitas Andalas
  • Efa Yonnedi Universitas Andalas

DOI:

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.491

Keywords:

Effectiveness, Performance Accountability, SAKIP

Abstract

This research aims to (1) determine the achievements and alignment of the SAKIP components of the West Sumatra Province BPKP Representative, (2) determine the effectiveness of SAKIP implementation including the use of information technology in measuring SAKIP, and (3) determine the factors that influence the implementation of SAKIP in the West Sumatra Province BPKP Representative. The research methodology used is qualitative research with a descriptive approach. Data collection is done through interviews, observation, documentation, and literature study. Interviews were conducted with the leadership and several employees involved in implementing SAKIP. The results of the research show that the achievements of the SAKIP Representative of the BPKP of West Sumatra Province during 2021-2023 experienced fluctuations in increases and decreases. SAKIP at the West Sumatra Province BPKP Representative is running effectively if viewed from 3 (three) effectiveness perspectives according to Duncan's theory. However, there are still obstacles that influence the implementation of SAKIP, namely the reward and punishment system is not yet operational, and the quality of human resources is not optimal because only a small number of employees receive training related to SAKIP and performance accountability.

References

Asmoko, Hindri. 2014. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja Pemerintah Pusat di Indonesia. http://www.bppk.kemenkeu.go.id.

Christy Yunita, dkk. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Jurnal Akuntansi Maranatha.

Febiani, I., Irianto, G. dan Purwanti, L. 2016. Determinasn Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Indrawijaya, A.I. 2014.Teori, Prilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama.

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2022 pada Unit Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor PE.09/LHP-390.11/IN/1/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.

Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Nurhikma. 2021. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa). (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Gowa).

Palenga, F. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Tahun 2022 Nomor B/717/AA.05/2022.

Susang dkk. 2019. Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Januari 2019, Vol. 7, No.1, hal 21 – 33.

Suyanto, Ph.D. 2010. Model Pembinaan Pendidikan Karakter di Lingkungan Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional.

Yusrianti dkk. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 1.

Ratminto, & Winarsih. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jogjakarta.

Resfiana, R. 2019. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Aparatur Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. JESS (Journal of Education on Social Science).

Riyadi, W. dan E. Kurnadi. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis.

Downloads

Published

2024-08-15

Issue

Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho

Section

Articles

License

Copyright (c) 2024 Wina Stephani, Efa Yonnedi

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

License Term
  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Every publication is open access for educational purposes, research, and library. Other than the aims mentioned above, the editorial board is not responsible for copyright violations.

Creative Commons License Journal Publicuho this work is licensed under  a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Copyright ©2022 Author Powered by Public Knowledge Project OJS