KOMUNIKASI ANTAR IMPLEMENTOR KEBIJAKAN PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KABUPATEN PELALAWAN

Insani Santa Maria; Hasim As'ari

doi:10.35817/publicuho.v5i3.15

##article.authors##

Insani Santa Maria Ilmu Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau
Hasim As'ari Ilmu Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

##semicolon##

https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.15

##semicolon##

Consistency##common.commaListSeparator## Clarity##common.commaListSeparator## Local Workforce##common.commaListSeparator## Policy Communication##common.commaListSeparator## Transmission

##article.abstract##

Labor problems are one of the problems in Pelalawan Regency that have not been well resolved to date, such as the placement of local workers which has not been carried out optimally by various companies. The purpose of this study was to determine the communication policy on the placement and utilization of local workers implemented by the company to minimize or reduce the unemployment rate in Pelalawan Regency. This type of research is descriptive qualitative and the data needed are primary data and secondary data derived from observations, interviews and documentation which were analyzed by researchers so as to obtain accurate and clear data regarding the communication of policies on placement and utilization of local workers in Pelalawan Regency. The results of this study conclude that communication between the policy implementors of the placement and utilization of local workers in Pelalawan Regency is not in accordance with the communication indicators according to Edwards. The transmission of policies on the placement and utilization of local workers by the Pelalawan Regency Manpower Office to companies is still ineffective, so that companies are inconsistent in absorbing local workers and companies do not provide information on job vacancies to the Pelalawan Regency Manpower Office

##submission.citations##

Amin, M., & Khalida, N. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik di Kota Jambi. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora, 5(2), 395-405.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV Jejak

Arfiani, I. (2014). Kebijakan Menekan Angka Pengangguran Melalui Program Pelatihan Kerja Di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial Kota Magelang. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.

As’ari, Hasim.(2019. Implementasi Kebijakan Kehutanan. Pekanbaru. Taman Karya.

Bungin, Burhan. (2006). Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskurus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

Effendy, Onong Uchjana. 2005. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Engkus, E. (2020). Komunikasi Kebijakan Bantuan Pangan Nontunai melalui E-Warong. Jurnal Penelitian Komunikasi, 23(1)

Mahyuddin, H. H., & Anugrah, A. (2021). Komunikasi Kebijakan Zonasi Pendidikan di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Mani, La, Budi Guntoro. 2020. Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik. BNugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elek Media KomputindoSatori,D. dan Aan Komariah. 2009andung. PT. Remaja Rosdakarya

Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho, 5(2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.

Moleong, Lexy. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Nurati, D. E. (2016). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(01).

Rachmawati, E., Rachaju, R. D. K., & Alamianti, D. (2019). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kampung Adat Cireundeu. Dialektika, 6(2), 188-199.

Sazali, H., Abidin, S., & Rasyid, A. (2020). Komunikasi Kebijakan Publik Pemerintahan Kabupaten Samosir Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara).

Sazali, H. S. (2021). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Inses Di Kecamatan Tanjung Tiram. Inovasi, 18(1), 79-87.

Sugiyono.2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif R&D.Bandung: Alfabeta

Simamora, B. (2020). Komunikasi Kebijakan: Pelarangan Ojek Online Beroperasi Di Jawa Barat. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(2), 467-478.

Sore, Uddin B dan Sobirin. 2017. Kebijakan Publik. Makassar: CV Sah Media

Syaripudin, A. F., Nur, T., & Meigawati, D. (2020). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Sukabumi. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 8(2), 82-86.

Syariyah, N. N., Nur, T., & Meigawati, D. Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan Tentang Bursa Kerja Di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 158-168.

Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Lukman Offser & Yayasan Administrasi Indonesia.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan

Widyana, N., & Mayarni, M. (2016). Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University.

Winarno Budi, (2013). Kebijakan Publik. Yogyakarta. Center Of Academy Publishing Service.Achmad Ali. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana.