PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Authors

  • Haedar Djidar Universitas Andi Djemma
  • Yasruddin Universitas Andi Djemma

DOI:

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.532

Keywords:

Civil Service Police, Law enforcement, Regional government, Regional Regulation

Abstract

This study aims to determine the role of the Civil Service Police Unit in enforcing regional regulations in East Luwu Regency. To find out what steps the government takes in overcoming public order that occurs in the community. This study was conducted using the Normative-Empirical Legal Research Method. Basically, this research method is a combination of a normative legal approach with the addition of various empirical elements. Thus, this study emphasizes the implementation of normative legal provisions (Laws) in their application in every specific legal event that occurs in the community. The implementation of regulations to improve student discipline at the East Luwu State Islamic Senior High School is still not going well. The diversity of backgrounds and potentials possessed by students will affect the level of student obedience in complying with regulations. Obstacles to the Implementation of the Role of the Apparatus in the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) Office, seen from the capability factor, have not supported or hindered the implementation of tasks. This occurs because they have never participated in supporting technical training related to the main tasks they carry out.

References

Suryanto.(2010). Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Cetak Berita-Berita Daerah. Jurnal Desentralisasi Vol. 6, No. 4, hal.36-46.

Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII. hlm. 57.

Sunarno Danusastro. (2012). Penyusunan Program Legislasi Daerah. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, hal.643-660

Yu Un Oppusunggu. (2012). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum.Law, Society & Development, Vol. II, No. 3, hal.7.

Richard Ullman. (2013). Redefining Security.International Security, Vol. 8, No. 1, hal. 48.

Amrusi, Fahmi. 2010. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Nusamedia, hlm 28

Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 35

Mahendra Putra Kurnia, dkk.2007. Pedoman Naskah Akademik Perda. Yogyakarta : Kreasi TotalMedia, hlm.18

J.Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm.167

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hal.22.

Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yangbaik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,hal. 35-36

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,hal. 29

Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hal. 74-75

Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia,Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hal. 30

Zudan Arif Fakrulloh. (2015). Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan. Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, h. 22-34; Nurul Qamar. (2011). Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol. 13, No. 2, hal.151-162.

Victor Imanuel W Nalle. (2016). Studi Sosio-Legal terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.47, No.3, hal.385.

Ari Kurniawan Putra. (2017). Studi Kewenangan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pelalawan Tahun 2014- 2016. JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, hal.6-7.

Syafiie Kencana, Inu. 2010. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Refika Aditama, hlm.11

, Pokok-Pokok Isi Protokol Optional I Konvenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.143

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesisdan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013, hal.185.

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1997, hal.154.

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal. 1

Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hal. 4

Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Pustaka Harapan, Jakarta, 1993, hal. 90.

A.Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hal. 52.

Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum padaFakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 7

Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,1998. hal.2.

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hal. 37-38.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998,hal. 35.

Mochtar Kusuma Atmaja,1986, Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Bandung, hal.15.

Dhaniswara K Harjono, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, UKI Press, Jakarta, 2021, hal.15

Jimly Asshiddiqie, Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 97

Downloads

Published

2024-11-26