IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA

Authors

  • Abdul Kalam Azad Universitas Muhammadiyah Kendari
  • Arifai Universitas Muhammadiyah Kendari
  • Abdul Jabal Rahim Universitas Muhammadiyah Kendari

DOI:

https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.496

Keywords:

Code of Ethics, Criminal Provisions, Police Members

Abstract

This study aims to determine the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. This research method combines normative and empirical approaches to analyze the implementation of the code of ethics regulations against members of the Indonesian National Police who violate criminal provisions. The method of processing and analyzing data uses data listing, data coding, tabulation, and data analysis. The results of the study indicate that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police is very important to improve the professionalism and positive image of the police. Factors that influence the enforcement of this code of ethics can be categorized into external and internal factors, as well as cultural factors that influence the culture of the police organization. By considering these factors and implementing the right strategy, it is hoped that the enforcement of the code of ethics for members of the Indonesian National Police can improve professionalism, improve the image of the Indonesian National Police, and increase public trust in the police institution.

References

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Dwiyanto, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Ali Subur dkk, 2007, Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras.

Ashsofa Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta. Bertens, 1994, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Chaerudin, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri, LaksBang Mediatama, Surabaya.

Kelana Momo, 1984, Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Marwan Mas, 2005, Menyoroti Korupsi Korps Baju Coklat, Makalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar

Moeljatno, 1993, Asas-asasHukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Schafmeister, 1995, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta.

Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sunggono Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono D., 1983. Penanggulangan Keiahatan. Alumni. Bandung.

Soekanto Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta

Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kapolri No. Pol : 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi.

Downloads

Published

2024-08-24